MENITNEWS.COM, MAMUJU — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam menghadapi transformasi pemerintahan digital yang terus berkembang.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sharing Session ASN Berdaya yang digelar secara virtual oleh BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (25/6/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun ASN Sulbar yang Adaptif di Era Kerja Fleksibel dan Pemerintahan Digital” dan dibuka oleh Kepala BKPSDM Sulbar, Herdin Ismail.

Dalam paparannya yang berjudul “Membangun Sulbar di Era Pemerintahan Digital”, Ridwan menekankan bahwa transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung visi pembangunan daerah sekaligus mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ridwan memulai pemaparannya dengan menggambarkan kondisi transformasi digital Sulawesi Barat berdasarkan sejumlah indikator nasional. Berdasarkan Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) 2025, Sulbar memperoleh skor 44,38 dengan klasifikasi C atau kategori cukup, menempatkannya pada peringkat ke-34 dari 38 provinsi di Indonesia.

Meski demikian, capaian tersebut menunjukkan tren positif karena meningkat sebesar 0,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Ridwan, peningkatan tersebut didorong oleh kemajuan pada pilar pemerintahan dan masyarakat.

“Namun, penguatan jaringan dan infrastruktur digital serta dukungan sektor dunia usaha masih perlu terus ditingkatkan agar transformasi digital dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Sulawesi Barat tahun 2025 juga mengalami peningkatan menjadi 43,52 atau naik 1,87 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 41,65. Dengan capaian tersebut, Sulbar menempati peringkat ke-24 dari 38 provinsi.

Ridwan menilai peningkatan tersebut menjadi sinyal positif bahwa literasi digital dan pemanfaatan teknologi oleh masyarakat Sulbar terus berkembang.

“Ini menunjukkan tingkat literasi dan pemanfaatan teknologi digital masyarakat Sulbar terus mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat ruang yang cukup besar untuk terus ditingkatkan,” kata Ridwan Djafar.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Djafar, juga memaparkan perkembangan penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan survei APJII tahun 2026, jumlah penduduk Indonesia yang telah terhubung dengan internet mencapai 235,26 juta jiwa atau sekitar 81,72 persen dari total populasi nasional sebanyak 287,88 juta jiwa.

Mayoritas masyarakat Indonesia diketahui mengakses internet selama 4 hingga 6 jam per hari dengan persentase 43,4 persen. Sementara pengguna dengan durasi 1 hingga 3 jam per hari mencapai 33,6 persen dan pengguna 7 hingga 10 jam per hari sebesar 14,5 persen.

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan Rencana Induk Pemerintahan Digital Nasional 2025–2045 sebagai peta jalan transformasi digital jangka panjang. Menurutnya, paradigma transformasi digital saat ini tidak lagi sekadar berfokus pada digitalisasi prosedur melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tetapi telah berkembang menuju konsep Pemerintahan Digital (PEMDI) yang menitikberatkan pada manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konsep tersebut, pemerintah dituntut membangun ekosistem digital yang terintegrasi melalui tata kelola yang baik, arsitektur digital, manajemen layanan digital, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Evaluasi juga tidak hanya mengukur kematangan pengelolaan teknologi informasi, tetapi turut menilai tingkat kepuasan pengguna layanan digital.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, implementasi pemerintahan digital saat ini terus diperkuat melalui berbagai agenda strategis. Di antaranya penyusunan dokumen rencana aksi pemerintahan digital, pengisian arsitektur pemerintahan digital, pengembangan manajemen layanan digital, peningkatan kompetensi ASN, penguatan keamanan siber, pengembangan aplikasi dan infrastruktur layanan digital, hingga integrasi layanan digital pemerintah.

Meski sebagian agenda masih berada pada tahap persiapan dan penguatan, beberapa program seperti pengembangan aplikasi, infrastruktur layanan digital, serta keterpaduan layanan digital telah mulai diterapkan pada sejumlah layanan pemerintahan.

Untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang efektif, Ridwan menekankan pentingnya membangun ASN Sulbar yang adaptif, inovatif, dan fleksibel melalui transformasi SDM secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah.

Ia menyebutkan terdapat delapan langkah utama yang harus dilakukan, yakni transformasi pola kerja ASN yang lebih fleksibel dan berorientasi hasil, peningkatan kompetensi digital, implementasi pemerintahan digital, penguatan tata kelola berbasis data, pengembangan budaya inovasi, peningkatan keamanan digital pemerintahan, penguatan kepemimpinan digital ASN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

“ASN Sulbar harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, memiliki literasi digital yang baik, serta mampu memanfaatkan data dan teknologi untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tutup Ridwan Djafar. (*)