MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat upaya penanganan sampah, sebagai bagian dari pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menegaskan bahwa pengelolaan sampah kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah kota dan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat kelurahan.

Penegasan tersebut disampaikan Andi Zulkifly Nanda, saat membuka Diseminasi Kebijakan Pembangunan Perkotaan Tahun 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Melia Makassar, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan Persampahan yang Terintegrasi Melalui Sinergi Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan Aset Daerah Melalui Pemanfaatan Dana Kelurahan” itu diikuti para lurah, camat, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, Andi Zulkifly menilai kegiatan tersebut memiliki peran strategis karena memperkenalkan kebijakan baru Pemerintah Kota Makassar yang akan mendukung pengelolaan sampah melalui pemanfaatan dana kelurahan.

“Kegiatan ini sangat penting dan strategis karena kita membicarakan pengelolaan persampahan yang akan didukung oleh Pemerintah Kota Makassar melalui dana kelurahan. Ini merupakan kebijakan baru sehingga perlu dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Mantan Camat Ujung Pandang itu juga mengingatkan seluruh lurah agar menjadikan kegiatan sosialisasi maupun diseminasi kebijakan pemerintah sebagai prioritas.

Menurutnya, forum tersebut bukan hanya bagian dari tanggung jawab jabatan, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kapasitas dan wawasan aparatur.

“Banyak kebijakan baru yang harus diketahui. Selain menjadi tanggung jawab jabatan, kegiatan seperti ini juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap arah pembangunan daerah,” katanya.

Andi Zulkifly menjelaskan bahwa persoalan sampah merupakan tantangan yang dihadapi hampir seluruh kota besar, termasuk Makassar. Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kata dia, secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah yang dihasilkan.

“Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi sebuah kota, maka volume sampah yang dihasilkan juga akan meningkat. Ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, Pemkot Makassar saat ini terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah, khususnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), guna mengakhiri praktik open dumping yang telah dilarang melalui regulasi nasional.

Menurut Sekda Makassar, paradigma pengelolaan sampah harus berubah dari sekadar mengangkut dan membuang sampah ke TPA menjadi pengelolaan yang berorientasi pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui pemilahan dan pengolahan.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Salah satunya dengan melakukan pemilahan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi maupun manfaat lainnya,” ungkap Sekda Makassar.

Mantan Kepala Bappeda Makassar tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan dua langkah besar dalam penanganan sampah.

Pertama, melakukan pembenahan TPA dengan menerapkan sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan. Kedua, memperkuat upaya reduksi sampah melalui pemilahan dan pengolahan di tingkat masyarakat.

Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar bukan terletak pada pembangunan sarana dan prasarana, melainkan pada perubahan pola pikir dan budaya masyarakat.

“Yang paling sulit adalah mengubah karakter dan kebiasaan masyarakat. Kita harus mengubah budaya membuang sampah menjadi budaya memilah sampah. Ini membutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk peran aktif para lurah,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, Pemkot Makassar mengalokasikan sebagian dana kelurahan untuk pembangunan berbagai fasilitas pengelolaan sampah, mulai dari bank sampah, TPS 3R, komposter, hingga sarana pengolahan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Andi Zulkifly meminta para lurah melakukan perencanaan yang matang sebelum mengusulkan program agar fasilitas yang dibangun benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan berkelanjutan.

“Silakan identifikasi kebutuhan wilayah masing-masing. Tentukan fasilitas yang paling tepat untuk mengurangi timbulan sampah. Yang terpenting, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat dan memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.

Ia juga mendorong para lurah untuk menginventarisasi aset atau lahan milik pemerintah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan TPS 3R maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menegaskan bahwa pengelolaan sampah kini menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja lurah oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Menurutnya, penilaian tidak hanya berfokus pada kondisi kebersihan wilayah, tetapi juga pada keberhasilan membangun ekosistem pengelolaan sampah yang mampu mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA.

“Penilaian utama Pak Wali Kota terhadap kinerja lurah salah satunya adalah pengelolaan sampah. Bukan sekadar wilayah bersih atau kotor, tetapi bagaimana sistem pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan mampu menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA,” pungkasnya.

Melalui diseminasi tersebut, Sekda Makassar berharap sinergi antara Pemerintah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan semakin kuat dalam membangun sistem pengelolaan persampahan yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat. (*)