MENITNEWS.COM, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat Indonesia, termasuk di Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, untuk waspada terhadap iming-iming jasa penghapusan data pinjaman online (pinjol) dan pinjaman daring (pindar) yang belakangan marak beredar.

Melansir Laman Resmi OJK, modus yang kerap ditemukan adalah penawaran pemutihan utang pinjol ilegal yang mengatasnamakan OJK sebagai lembaga resmi.

Penipuan ini memanfaatkan tingginya kebutuhan masyarakat akan solusi cepat atas permasalahan utang. Tawaran tersebut umumnya menyasar debitur yang tengah mengalami kesulitan finansial, dengan janji data utang akan dihapus atau riwayat kredit dibersihkan secara instan.

OJK menegaskan tidak ada layanan resmi yang dapat melakukan penghapusan data pinjaman secara sepihak, baik untuk pinjol legal maupun ilegal. Dalam menjalankan aksinya, pelaku penipuan sering kali menyamar sebagai perwakilan lembaga resmi guna meyakinkan korban.

Mereka meminta berbagai data pribadi, seperti nomor rekening, KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga informasi sensitif lainnya dengan dalih untuk memproses pelunasan atau pemutihan utang.

Tanpa disadari, korban yang tergiur iming-iming tersebut justru memberikan akses penuh terhadap data pribadinya.

Data ini kemudian disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan. Mulai dari pencurian identitas, pengajuan pinjaman online ilegal atas nama korban, hingga penipuan lanjutan.

Akibatnya, korban tidak hanya berpotensi mengalami kerugian finansial, tetapi juga menghadapi risiko hukum dan sosial akibat penyalahgunaan identitas.

Kondisi ini membuat korban terjebak dalam masalah yang jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. OJK menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tawaran pemutihan utang pinjol yang tidak jelas sumbernya.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah waspada terhadap janji yang terdengar terlalu mudah atau tidak masuk akal, karena hal tersebut kerap menjadi ciri utama penipuan. Langkah berikutnya, selalu verifikasi setiap informasi melalui sumber resmi, seperti situs web atau akun media sosial OJK.

Jangan hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial atau pesan berantai. Masyarakat juga diminta untuk tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal atau mencurigakan.

OJK menegaskan, data pribadi merupakan aset penting yang harus dijaga, karena sekali disalahgunakan, dampaknya dapat merugikan dalam jangka panjang. (*)