MENITNEWS.COM, ​MAMUJU — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai membawa dampak signifikan, terhadap perputaran ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum di wilayah ini, dilaporkan melonjak tajam hingga 33,85 persen.

​Meski pertumbuhan ekonomi bergerak positif, Pemerintah Provinsi Sulbar kini dihadapkan pada tantangan besar.

Lonjakan kebutuhan pangan untuk program MBG tersebut rupanya memicu kenaikan angka impor bahan baku dari luar daerah secara drastis, yakni dari 2,2 persen menjadi 9,23 persen.

​Merespons kondisi tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menginstruksikan jajarannya untuk segera menerapkan skema contract farming (kontrak kerja sama pertanian) antara pengelola dapur MBG dengan produsen lokal.

​Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas utama seperti beras premium, telur, hingga daging ayam saat ini masih harus dipasok dari luar daerah demi memenuhi standar program.

​”Sulbar sebenarnya surplus beras. Namun, kualitas yang dibutuhkan program MBG adalah kategori premium. Ini menjadi catatan penting bagi kita untuk menyiapkan pasokan lokal agar mampu memenuhi standar pasar dapur MBG,” ujar Junda usai memimpin rapat konsultasi Tim Sekretariat Satgas MBG di ruang kerjanya, Rabu (20/5/2026).

​Guna menekan ketergantungan pasokan dari luar, Junda telah meminta dinas terkait untuk segera menyusun draf kerja sama contract farming Makan Bergizi Gratis.

Langkah ini diambil, agar dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis, dapat menyerap hasil bumi dari petani dan peternak lokal secara optimal.

​Berdasarkan data kuartal pertama, kontribusi operasional dapur MBG menyumbang sekitar 34 persen dari total pertumbuhan sektor makan dan minum di Sulbar.

Saat ini, tercatat ada 164 titik dapur MBG yang dipersiapkan di seluruh wilayah Sulbar.

​”Dari 164 kondisi eksisting dapur MBG, sebanyak 114 dapur sudah aktif beroperasi. Sementara 50 dapur lainnya masih berstatus suspend karena tengah menyelesaikan proses administrasi dan kelayakan teknis,” jelas Junda.

​Beberapa dapur yang belum beroperasi tersebut utamanya masih terkendala dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pemenuhan standar kebersihan dan kelayakan gizi.

​Untuk mempercepat operasional, sejumlah instansi teknis telah turun tangan memberikan pendampingan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membantu fasilitasi pelayanan IPAL, sedangkan Dinas Kesehatan melalui Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) intens melakukan uji kelayakan gizi dan kebersihan lingkungan dapur.

​Di akhir penjelasannya, Junda menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara Satgas MBG provinsi dan pemerintah kabupaten agar rantai pasok dan pengawasan program berjalan efisien.

Pemprov Sulbar berharap, stimulus ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis ini, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal secara berkelanjutan. (*)