Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi terima LHP BPK Semester II 2025. Tegaskan komitmen transparansi anggaran di sektor tambang, pangan, hingga transformasi digital.

MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali mempertegas langkahnya dalam menciptakan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan. Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel, Fatmawati Rusdi, menekankan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

​Hal tersebut ditegaskan Fatmawati saat menghadiri serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Senin (19/1/2026).

​Sebagai Wakil Gubernur perempuan pertama di Sulawesi Selatan, Fatmawati menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja BPK dalam mengawal keuangan negara.

Menurutnya, LHP ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen evaluasi strategis.

​”LHP yang diserahkan hari ini adalah evaluasi yang sangat berharga. Ini menjadi dasar bagi kami untuk terus melakukan penyempurnaan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di seluruh perangkat daerah,” ujar Fatmawati.

​Fokus Pada Lima Sektor Strategis

​Pemeriksaan BPK kali ini menyoroti lima sektor krusial yang menjadi pilar pembangunan di Sulawesi Selatan:

​Lingkungan Hidup & Pertambangan: Wagub menegaskan bahwa eksploitasi tambang tidak boleh merusak alam.

“Ekonomi harus tumbuh, tapi jangan mengorbankan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang,” tegasnya.

​Ketahanan Pangan: Sebagai lumbung pangan Nasional, Wagub Sulsel sebut rekomendasi BPK akan digunakan untuk memperkuat kebijakan pertanian yang lebih memihak pada nasib petani.

​Optimalisasi Pendapatan Daerah: Wagub Sulsel mendorong kemandirian fiskal melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang transparan serta kolaborasi intens dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

​Akuntabilitas Belanja Daerah: Memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan bebas dari penyimpangan.

​Transformasi Digital Perbankan: Mendukung Bank Sulselbar dalam menciptakan sistem keuangan yang modern dan inklusif.

​Tidak hanya sekadar menerima laporan, Fatmawati langsung menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel untuk bergerak cepat.

Ia meminta setiap rekomendasi BPK segera dipelajari dan diimplementasikan melalui rencana aksi yang konkret.

​”Kita punya tanggung jawab moral. Tata kelola keuangan tidak boleh hanya tertib di atas kertas, tapi harus berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat Sulsel,” tambah Fatmawati.

​Penyerahan LHP ini juga dihadiri oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota serta direksi Bank Sulselbar.

Sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan ekonomi di masa depan.

​Dengan komitmen kuat ini, Wagub Sulsel optimistis dapat terus mempertahankan standar tinggi dalam pengelolaan keuangan Negara demi kemajuan Sulsel. (*)