MENITNEWS.COM,,​MAMUJU — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pun kembali diperkuat sebagai garda terdepan keterbukaan informasi publik.

​Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas SDM PPID se-Provinsi Sulbar di Hotel Matos, Mamuju, Kamis (23/4/2026).

​Menurut Ridwan, akses terhadap informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak mendasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh setiap badan publik.

​”PPID adalah elemen krusial dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan tepercaya. Ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama,” ujar Ridwan.

​Dalam arahannya, Ridwan menjelaskan bahwa tugas PPID tidak hanya terbatas pada penghimpunan data, tetapi juga mencakup akurasi penyajian informasi.

Namun, Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengingatkan agar PPID tetap selektif dalam menjaga informasi yang bersifat dikecualikan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

​Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menilai kualitas layanan informasi publik sangat bergantung pada kapasitas SDM di setiap instansi.

PPID harus mampu berperan sebagai jembatan yang menghubungkan hak tahu masyarakat dengan kewajiban penyediaan informasi oleh pemerintah.

​Menghadapi tantangan ke depan, Ridwan menekankan dua fokus utama bagi para pengelola informasi:

​Responsivitas: Kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi permohonan informasi dari masyarakat.

​Integrasi Data: Pentingnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar sistem kearsipan dan penyajian informasi menjadi lebih efektif.

​”Tantangan ke depan tidak ringan. Kita dituntut lebih responsif dan transparan. Kualitas pengelolaan informasi ini secara langsung akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya.

​Melalui Bimtek ini, Kominfo Sulbar berharap, seluruh admin dan pengelola PPID di Sulawesi Barat memiliki pemahaman regulasi yang kuat serta mampu mengimplementasikan mekanisme pelayanan informasi yang lebih modern dan mudah diakses oleh masyarakat luas. (*)