MENITNEWS.COM, GOWA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa, kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap jaminan kesehatan masyarakat.

Hal ini ditandai dengan diterimanya penghargaan bergengsi dari BPJS Kesehatan Cabang Makassar dalam acara Rapat Rekonsiliasi Data Iuran JKN Triwulan I Tahun 2026 di Hotel Celebes Malino, Jumat (24/4).

​Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Makassar, Prabowo, kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa, Mahmud, dengan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter.

​Kepala Cabang BPJS Makassar, Prabowo, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi Pemkab Gowa dalam menyokong Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik melalui pengalokasian anggaran yang konsisten maupun keakuratan data kependudukan.

​”Program JKN adalah sebuah ekosistem yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. Keberhasilannya bergantung pada kolaborasi bapak dan ibu sekalian di pemerintahan daerah,” ujar Prabowo.

​Capaian UHC Gowa Tembus 99 Persen

​Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, menegaskan bahwa Pemkab Gowa tidak pernah main-main dalam urusan kesehatan warga.

Saat ini, Pemkab Gowa telah menyandang status Universal Health Coverage (UHC) dengan tingkat kepesertaan yang sangat masif.

​”Alhamdulillah, Pemkab Gowa sudah UHC. Kepesertaan kita telah mencapai 99 persen dari total sekitar 800 ribu lebih penduduk. Ini adalah bukti kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan,” ungkap Andy Azis saat membuka kegiatan tersebut.

​Ia juga berharap rapat rekonsiliasi ini melahirkan rekomendasi strategis bagi wilayah kerja Kantor Cabang Makassar guna memastikan layanan kesehatan berjalan tanpa hambatan birokrasi yang rumit.

​Alokasi Anggaran Rp70 Miliar dan Layanan “Non Cut Off”

​Di sisi teknis, Kepala BPKD Gowa, Mahmud, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah kerja keras kolaborasi antar SKPD, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga Disdukcapil.

​Sebagai bentuk dukungan konkret di tahun anggaran 2026, Pemkab Gowa telah menyiapkan dana yang cukup besar untuk memastikan iuran masyarakat terjamin.

​”Tahun 2026 ini, kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 miliar khusus untuk iuran BPJS Kesehatan. Sejak 2025, Gowa juga konsisten menerapkan skema BPJS Non Cut Off,” jelas Mahmud.

​Melalui skema BPJS Prioritas (Non Cut Off) ini, masyarakat Gowa yang mendaftar dan memenuhi syarat dapat langsung mengaktifkan kartu BPJS mereka tanpa harus menunggu masa jeda

Sehingga Pemkab Gowa berharap manfaat layanan kesehatan bisa langsung dirasakan saat itu juga. (*)