MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk membenahi kualitas pelayanan publik.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar bersama otoritas Kecamatan Mariso di Hotel Almadera, Jumat (17/4/2026).

​Dalam forum yang menghadirkan akademisi dan perangkat kecamatan tersebut, Irwan Hasan menyoroti bahwa transparansi dan responsivitas adalah fondasi utama kepercayaan publik.

Namun, ia juga memberikan catatan khusus mengenai isu lingkungan yang kian mendesak.

​”Persoalan sampah di Makassar saat ini bukan lagi sekadar tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif. Kita harus mulai memilah sampah dari level rumah tangga demi menekan volume yang masuk ke TPA,” tegas Irwan.

​Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Camat (Sekcam) Mariso mengungkapkan bahwa, partisipasi aktif warga sangat dibutuhkan untuk menutupi celah informasi di lapangan.

Ia mengakui pihak Kecamatan memiliki keterbatasan dalam memantau seluruh kendala yang dialami warga secara real-time.

​”Kami sangat membutuhkan informasi dari bapak dan ibu. Ada permasalahan yang terpantau, namun banyak juga yang luput karena keterbatasan akses kami. Jangan ragu untuk melapor jika ada hambatan layanan di kelurahan maupun kecamatan,” ujar Sekcam Mariso.

​Sebagai solusi praktis, pihak Kecamatan Mariso mendorong masyarakat, untuk memanfaatkan Aplikasi Lontara.

Platform digital ini disiapkan sebagai kanal resmi bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, hingga usulan pembangunan secara cepat dan terdokumentasi.

​Terkait status “Makassar Darurat Sampah”, Sekcam menjelaskan bahwa seluruh perangkat RT/RW, kini telah diinstruksikan untuk memasifkan sosialisasi pengelolaan limbah.

Langkah kolaboratif ini diharapkan tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang tepat guna.

​Melalui kegiatan ini, DPRD Makassar berharap tercipta komunikasi dua arah yang solid. Dengan warga yang lebih vokal dan pemerintah yang responsif.

DPRD Makassar berharap, masalah klasik seperti birokrasi yang lambat dan penumpukan sampah di wilayah Mariso, dapat segera teratasi. (*)