MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, menutup rangkaian reses ketiga masa persidangan ketiga tahun anggaran 2025-2026.

Titik terakhir pelaksanaan reses tersebut dipusatkan di Jalan Ketapang, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Jumat (22/5/2026).

​Dalam pertemuan tersebut, persoalan infrastruktur seperti perbaikan drainase dan jalan lingkungan masih mendominasi keluhan warga.

Selain itu, masalah sosial seperti penanganan banjir, pengadaan lampu jalan, pengelolaan sampah, bantuan UMKM, hingga status kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang nonaktif juga menjadi sorotan utama.

​Hj Umiyati menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang mengemuka selama masa reses di wilayah Kecamatan Panakkukang dan Manggala ini akan dirangkum untuk diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

​”Semua aspirasi yang masuk tentu akan menjadi perhatian dan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang ada di DPRD Makassar, agar dapat ditindaklanjuti melalui program pemerintah kota,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

​Selain masalah fisik kelurahan, isu kesehatan dan ekonomi silih berganti dipertanyakan oleh warga Paropo kepada Anggota DPRD Malassar itu.

Terkait kartu KIS yang tidak aktif, legislator yang akrab disapa Bunda Ety ini menjelaskan bahwa hal itu dipicu oleh kebijakan pendataan ulang pemerintah pusat menggunakan sistem desil berbasis kartu keluarga.

​Di sektor ekonomi, warga—khususnya ibu rumah tangga—menaruh harapan besar pada program pemberdayaan dan bantuan modal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

​”Banyak warga berharap adanya bantuan usaha maupun pelatihan UMKM agar ekonomi keluarga bisa lebih meningkat. Ini juga menjadi perhatian serius kami,” tambah Umiyati.

​Di akhir penjelasannya, Bunda Ety mengapresiasi tingginya antusiasme warga yang hadir. Ia berharap hasil reses ini bisa menjadi cetak biru bagi Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran.

​”Kami di DPRD Makassar tentu akan terus mengawal agar apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat di lapangan dapat segera direalisasikan secara bertahap,” pungkasnya. (*)