MENITNEWS.COM, ​TAKALAR — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar justru berhasil menorehkan capaian fenomenal di sektor pendidikan.

Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kabupaten Takalar dilaporkan mengalami lonjakan drastis, menjadikannya salah satu daerah dengan performa terbaik di Sulawesi Selatan.

​Capaian impresif ini menjadi sorotan utama dalam kegiatan On Air Pa’biritta yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin (20/4). Acara yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi BBPMP Sulsel tersebut mengusung tema “Praktik Baik Strategi Peningkatan SPM Pendidikan.”

​Hadir sebagai pembicara utama (keynote speaker), Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menegaskan bahwa transformasi mutu pendidikan di wilayahnya tidak dilakukan dengan cara-cara biasa. Ia menerapkan pendekatan tegas berbasis data sebagai fondasi utama perubahan.

​“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Harus ada keberanian untuk membongkar kelemahan secara terbuka, lalu diperbaiki secara sistematis. Fokus kita bukan sekadar administrasi, tapi dampak langsung ke siswa,” tegas Daeng Manye.

​Ia menambahkan bahwa perubahan harus dimulai dari kepemimpinan kepala sekolah. Menurutnya, kepala sekolah tidak boleh lagi hanya bergantung pada operator, melainkan harus memahami data sekolahnya sendiri sebagai dasar pengambilan keputusan. Strategi yang ia sebut sebagai “shock therapy” ini terbukti efektif mendorong percepatan perubahan di lapangan.

​Lonjakan Signifikan: Dari 16 ke 81

​Data teknis yang dipaparkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Rifany, menunjukkan angka yang sangat kontras. Indeks SPM Pendidikan Takalar melonjak tajam dari angka 16,64 pada tahun 2025 menjadi kisaran 65,01 hingga 81,65 pada tahun 2026.

​Lonjakan Pendidikan Takalar ini secara otomatis menggeser status Kabupaten Takalar dari kategori Tuntas Muda menjadi Tuntas Madya.

​“Keberhasilan ini adalah hasil kerja konsisten seluruh pihak. Mulai dari instruksi langsung Bupati kepada kepala sekolah untuk memahami Rapor Pendidikan, hingga penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja yang ketat,” ujar Rifany.

​Selain penguatan internal di sekolah, Pemkab Takalar juga menggencarkan intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7-18 tahun. Langkah ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari operator desa hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

​Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci, di mana Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dukcapil, Dinas Sosial, dan PMD dalam validasi data pendidikan.

Bahkan, aspek karakter siswa tidak luput dari perhatian dengan menggandeng aparat penegak hukum melalui program “Polisi Masuk Sekolah” dan “Jaksa Masuk Sekolah” untuk menanamkan nilai anti-perundungan serta anti-korupsi sejak dini.

​Meski meraih hasil memuaskan, Bupati Daeng Manye mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri.

​“Keberhasilan saat ini bukanlah akhir, melainkan awal dari standar baru yang harus terus dijaga. Kita harus menjadikan Pendidikan Takalar ini pijakan untuk melompat lebih jauh ke depan,” pungkasnya. (*)