MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di wilayah Makassar.

Hal ini menyusul adanya desakan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, yang menyoroti urgensi transformasi CSR demi sektor pendidikan.

​Pernyataan tersebut disampaikan Supratman, saat memimpin langsung penerimaan aspirasi puluhan mahasiswa HMI di Kantor DPRD Kota Makassar, baru-baru ini.

Dalam dialog yang berlangsung dinamis, mahasiswa menyampaikan lima poin tuntutan utama, termasuk desakan audit terhadap perusahaan yang dinilai abai terhadap kontribusi pendidikan.

​”Kami menerima dengan baik aspirasi dari teman-teman HMI. Ini adalah isu krusial. Kita tidak ingin ada perusahaan yang beroperasi di Makassar namun tidak memiliki kepedulian terhadap indeks pembangunan manusia, khususnya dalam menekan angka anak putus sekolah,” ujar Supratman.

Menanggapi tuntutan mahasiswa mengenai reformulasi anggaran dan transparansi Dewan Penanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSP), Supratman menyatakan akan segera mengambil langkah teknis.

​DPRD Makassar dijadwalkan bakal memanggil dinas terkait dan perwakilan sektor swasta dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membedah data kontribusi CSR selama ini.

​”Saya akan segera instruksikan komisi terkait untuk memanggil unsur terkait dalam RDP. Kita butuh transparansi. Jika ada perusahaan yang tidak patuh pada tanggung jawab sosialnya sesuai regulasi, tentu harus ada tindakan tegas,” tegas politisi yang akrab disapa Supra ini.

Selain masalah transparansi, fokus utama dalam transformasi CSR ini, adalah penyaluran beasiswa dan fasilitas pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

HMI mendesak agar anggaran pendidikan tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga optimalisasi peran swasta secara kolektif.

​Ketua DPRD Makassar memastikan bahwa, setiap poin tuntutan mahasiswa akan menjadi bahan kajian prioritas untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif di Kota Makassar. (*)