MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar secara resmi menerima rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),⁸ terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.

Langkah ini dipandang sebagai amunisi baru untuk mempertajam kinerja pelayanan publik di Kota Daeng.

​Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas evaluasi mendalam yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Pernyataan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Appi ini dalam Rapat Paripurna yang digelar di Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).

​Munafri menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi legislatif akan segera diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran tahun berjalan maupun tahun mendatang.

​”Rekomendasi ini adalah cerminan perhatian tinggi terhadap kinerja pemerintah. Kami berkomitmen menyusun langkah strategis yang terukur, baik melalui dokumen perencanaan maupun regulasi berupa Perda dan Perwali,” tegas Munafri.

​Menurutnya, sinergi ini sangat krusial dalam menyukseskan visi pembangunan Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Fokus utamanya adalah memastikan tujuh program prioritas bertajuk “Sapta Mulia” dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.

​Senada dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan bahwa kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif adalah kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

​”Rekomendasi DPRD adalah bagian dari evaluasi agar tata kelola pemerintahan semakin transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga,” ujar Aliyah.

​Dalam rapat yang turut dihadiri unsur Forkopimda dan jajaran Kepala SKPD tersebut, Pemkot Makassar berjanji akan meningkatkan efektivitas kebijakan agar lebih tepat sasaran.

Appi juga memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menjalankan program sepanjang tahun 2025.

​Dengan diterimanya rekomendasi ini, Pemkot Makassar menargetkan penguatan fondasi pembangunan yang lebih maju, sekaligus memastikan setiap rupiah APBD dikonversi menjadi kesejahteraan yang nyata bagi warga Makassar. (*)