MENITNEWS.COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Semester I Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).

Forum ini menjadi ruang monitoring dan evaluasi krusial untuk mengukur capaian Program Strategis Nasional (PSN) serta program prioritas daerah. Selain mengidentifikasi kendala di lapangan, rakerpim ini bertujuan menyusun langkah percepatan pembangunan di Sulawesi Barat.

Acara tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah se-Sulawesi Barat.

Karut-Marut Data Masih Jadi Tantangan Utama

Dalam kesimpulan rapat, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), mengungkapkan bahwa persoalan data yang tidak mutakhir masih menjadi tantangan mendasar dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.

“Data menjadi isu paling mendasar. Hampir semua program strategis, baik itu kemiskinan, sekolah rakyat, MBG, JKN, KDMP, RTLH, stunting, ATS hingga perizinan mengalami masalah yang berulang karena data tidak mutakhir. Olehnya itu, data BPS sangat kita perlukan,” tegas Suhardi Duka.

Di sisi lain, Gubernur SDK mengapresiasi kinerja makro ekonomi Sulawesi Barat yang menunjukkan tren positif, meski masih memerlukan kerja keras. Pada triwulan pertama, pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat mencapai 5,33 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 6 persen.

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Terkait pelaksanaan PSN, Gubernur menjelaskan bahwa sejumlah program telah berjalan, namun sebagian lainnya masih tertahan di tahap administrasi maupun pembangunan fisik.

Salah satu yang disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG):

Capaian: Telah terbentuk 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 189 unit.

Tantangan: Beberapa SPPG belum beroperasi optimal dan keterlibatan penyedia bahan baku lokal masih rendah. Banyak bahan baku yang justru dipasok dari luar daerah.

Untuk wilayah terpencil, Gubernur memberikan opsi kebijakan baru. “Mungkin juga kita akan memberikan evaluasi bahwa untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) tidak usah dibuat SPPG, langsung saja disalurkan ke sekolah,” jelasnya.

Catatan Hilirisasi Komoditas dan Kendala Sektor Daerah

Gubernur menilai program prioritas daerah belum sepenuhnya membentuk rantai nilai ekonomi yang kuat. Pada sektor hilirisasi, pengembangan komoditas unggulan dinilai masih lambat.

Kelapa Sawit: Produk turunan masih sangat terbatas.

Kakao & Kopi: Mayoritas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan lebih lanjut.

Secara umum, dari paparan para kepala daerah, terdapat beberapa hambatan klasik yang dirangkum oleh Gubernur, antara lain:

Validitas data dan ketersediaan lahan.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Kemampuan fiskal daerah dan keterbatasan sarana-prasarana.

Lemahnya koordinasi lintas sektor antarpejabat daerah.

Langkah Tindak Lanjut Pemprov Sulbar

Sebagai tindak lanjut, Gubernur SDK menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi demi menyukseskan PSN. Beberapa poin instruksi strategis tersebut meliputi:

Ketahanan Pangan: Mempertahankan tren baik produksi beras dan jagung.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Pembentukan harus lebih selektif dengan melihat potensi ekonomi riil di masing-masing desa agar usaha dapat berkelanjutan.

Infrastruktur Sosial: Mempercepat pemenuhan kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih kurang di seluruh kabupaten.

Festival Sandeq Silumba 2026 Ditiadakan di Tingkat Provinsi

Di akhir penyampaiannya, Gubernur mengonfirmasi bahwa kegiatan budaya dan maritim Sandeq Silumba 2026 tingkat Provinsi Sulbar terpaksa ditiadakan tahun ini karena keterbatasan anggaran.

Pelaksanaannya diserahkan ke tingkat lokal di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar, sementara tingkat provinsi baru akan direncanakan kembali pada tahun depan. (*)