MENITNEWS.COM, JAKARTA — Usai masa libur Lebaran 2026, masyarakat diimbau untuk kembali memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tetap aktif.
Hal ini menjadi krusial mengingat seluruh manfaat perlindungan kesehatan, hanya dapat diakses oleh peserta JKN yang taat membayar iuran.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan bagi pemudik, termasuk menjamin biaya kecelakaan lalu lintas tunggal.
Sementara untuk kecelakaan ganda, BPJS berperan sebagai pelengkap santunan yang diberikan oleh Jasa Raharja.
Layanan bagi penderita penyakit kronis melalui Program Rujuk Balik (PRB) juga dipastikan tetap berjalan normal.
Rincian Tarif Iuran BPJS Kesehatan 2026
Hingga saat ini, besaran iuran masih mengacu pada skema yang membagi peserta ke dalam beberapa kategori utama:
|
Kategori Peserta |
Rincian Besaran Iuran |
|---|---|
|
Penerima Bantuan Iuran (PBI) |
Gratis (Ditanggung penuh oleh Pemerintah). |
|
Pekerja Penerima Upah (PPU) |
5% dari gaji (4% dibayar pemberi kerja, 1% dibayar pekerja). |
|
Mandiri (PBPU) Kelas I |
Rp 150.000 per orang/bulan. |
|
Mandiri (PBPU) Kelas II |
Rp 100.000 per orang/bulan. |
|
Mandiri (PBPU) Kelas III |
Rp 42.000 per orang/bulan (Termasuk subsidi pemerintah). |
Untuk anggota keluarga tambahan (anak keempat, orang tua, atau mertua), dikenakan iuran tambahan BPJS Kesehatan sebesar 1% dari gaji per orang setiap bulannya.
Adapun kelompok khusus seperti veteran dan keluarga perintis kemerdekaan tetap dijamin BPJS Kesehatan oleh skema iuran pemerintah.
Waspadai Aturan Denda Rawat Inap
Meskipun tidak ada denda keterlambatan bulanan sejak 2016, peserta wajib waspada terhadap sanksi layanan rawat inap.
Berdasarkan Perpres 64/2020, denda sebesar 5% dari biaya diagnosa awal akan dikenakan jika peserta menggunakan layanan rawat inap dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan diaktifkan kembali.
Denda ini hanya berlaku jika ada tunggakan iuran sebelumnya. Maksimal denda dibatasi pada angka Rp30 juta atau durasi tunggakan maksimal 12 bulan.
Bagi peserta PPU, beban denda ini menjadi tanggung jawab pihak pemberi kerja.
Cara Mudah Cek Status Kepesertaan
Agar pelayanan medis tidak terhambat, masyarakat disarankan melakukan pengecekan status secara berkala melalui kanal digital resmi:
Aplikasi Mobile JKN (Tersedia di Play Store & App Store), Layanan WhatsApp PANDAWA, Website Resmi BPJS Kesehatan, dan Call Center 165.
Pemerintah terus memastikan bahwa sistem gotong royong ini tidak akan memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, seiring dengan komitmen pemberian subsidi BPJS Kesehatan yang tetap terjaga pada tahun 2026 ini. (*)
Comment