MENITNEWS.COM, MAMUJU — Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo SS) Provinsi Sulawesi Barat resmi menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) program kerja triwulan pertama tahun 2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Diskominfo SS Sulbar pada Senin (20/04/2026) ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas penyebaran informasi kepada masyarakat.

Refleksi dan Pemetaan Strategi

Rapat yang diinisiasi oleh Bidang Komunikasi dan Publikasi Media (KPM) ini menjadi ruang refleksi sekaligus pemetaan strategi untuk menghadapi tantangan informasi di sisa tahun berjalan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan yang lebih adaptif dan responsif.

Kepala Bidang KPM, Dian Afrianty, menegaskan bahwa evaluasi ini akan menjadi landasan untuk mengambil langkah-langkah konkret.

“Sejumlah aspek menjadi perhatian serius kami, mulai dari optimalisasi SP4N-LAPOR, penguatan kerja sama media, hingga manajemen konten di seluruh kanal informasi pemerintah,” ujar Dian.

Selain itu, tim KPM menekankan dua poin krusial untuk menjaga konsistensi informasi:

1. Monitoring Isu: Menanggapi dinamika publik dengan cepat dan tepat sasaran.

2. Visual & Penjadwalan: Pembenahan desain grafis dan penyusunan kalender konten agar pesan pemerintah lebih menarik dan teratur.

Pembenahan Internal dan Standar SPBE

Tak hanya soal program eksternal, evaluasi ini juga menyentuh aspek manajerial. Diskominfo SS Sulbar berkomitmen memperbaiki kedisiplinan personel dan distribusi beban kerja untuk menjaga ritme organisasi tetap optimal.

Kualitas komunikasi digital setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut diaudit. Hal ini dilakukan karena performa kanal informasi kini menjadi indikator penting dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemprov Sulbar.

Dukungan Terhadap Visi Gubernur

Kepala Dinas Kominfo SS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengapresiasi langkah evaluatif tersebut. Ia menyatakan bahwa penguatan layanan komunikasi adalah bagian integral dari kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mengedepankan transparansi.

“Bidang komunikasi publik memegang peran strategis. Kita tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga mengedukasi masyarakat terkait program prioritas daerah maupun pusat,” kata Ridwan.

Menutup arahannya, Ridwan berharap hasil monev ini benar-benar diimplementasikan untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif dan edukatif.