MENITNEWS.COM, ​PANGKEP — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep, resmi memulai gerakan ramah lingkungan melalui program Bike to Work.

Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL), memimpin langsung aksi bersepeda dari Rumah Jabatan menuju Kantor Sekretariat Daerah, Jumat (24/4/2026).

​Langkah ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Bupati Pangkep Nomor 15 Tahun 2026. Kebijakan tersebut mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), staf, hingga karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi kerja setiap hari Selasa dan Jumat.

​Bupati Yusran menjelaskan bahwa, program ini bukan sekadar tren, melainkan tindak lanjut konkret atas arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih hijau.

​”Kami menindaklanjuti surat edaran Bapak Mendagri. Setiap Selasa dan Jumat, seluruh jajaran pemerintah daerah diharapkan melaksanakan bike to work dengan mengenakan pakaian olahraga,” ujar Yusran, Jumat (24/4/2026).

​Menurut MYL, komitmen ini diawali oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai teladan bagi bawahannya.

Ia menekankan dua manfaat utama dari program ini yakni:

​Efisiensi Energi: Menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya pada kendaraan dinas.

​Kesehatan: Menjaga kebugaran fisik ASN agar performa kerja tetap prima.

​Senada dengan Bupati, Sekretaris Daerah Pangkep, Hj. Suriani A. Hamid, mengonfirmasi bahwa sosialisasi telah dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat guru dan perusahaan daerah.

​”Alhamdulillah, respons ASN sangat positif. Selain mengurangi emisi karbon, ini adalah langkah nyata efisiensi anggaran di tengah fluktuasi harga energi,” ungkap Suriani.

​Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pangkep, Asri, menambahkan bahwa penggunaan sepeda sangat efektif menekan pengeluaran rutin untuk BBM non-subsidi.

“Naik sepeda ke kantor itu solusi cerdas. Hemat di kantong, sehat di badan,” pungkasnya.

​Melalui kebijakan ini, Pemkab Pangkep optimistis budaya bersepeda dapat menjadi identitas baru yang berkelanjutan demi mewujudkan daerah yang lebih sehat dan bebas polusi. (*)