MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, mempertegas komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat.

Hal ini ditegaskan dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Makassar, yang digelar baru-baru ini.

​Rapat tersebut menjadi instrumen krusial untuk memastikan setiap aspirasi warga yang diserap melalui legislator dapat terakomodasi secara presisi ke dalam skema perencanaan pembangunan daerah.

​Kepala Bappeda Makassar, Muh. Dahyal, mengungkapkan bahwa Pokir DPRD merupakan instrumen vital dalam menangkap kebutuhan riil di lapangan.

Ia memastikan Bappeda Makassar bertindak sebagai garda terdepan dalam proses penyelarasan dokumen.

​”Pokir DPRD adalah hasil reses anggota dewan yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Tugas kami adalah mengawal agar usulan tersebut masuk dalam dokumen perencanaan, baik RKPD maupun APBD, sesuai dengan prioritas pembangunan,” ujar Dahyal.

​Kepala Bappeda Makassar, Dahyal menambahkan, fokus utama dari Monev ini adalah melihat sejauh mana usulan tersebut dapat direalisasikan tanpa keluar dari koridor program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

​Bappeda Makassar tidak ingin aspirasi masyarakat hanya berakhir sebagai tumpukan berkas.

Dahyal menekankan pentingnya aspek akuntabilitas dalam setiap tahapan, mulai dari pengusulan hingga eksekusi di lapangan.

​”Pokir adalah amanah masyarakat. Kami di Bappeda berkomitmen menjaga akuntabilitas agar setiap usulan diwujudkan dalam bentuk program nyata, bukan sekadar catatan di dokumen perencanaan,” tegasnya.

​Rapat Monev ini juga diharapkan mampu mempererat kolaborasi antara pihak legislatif dan eksekutif.

Menurut Dahyal, keberhasilan pembangunan di Kota Makassar sangat bergantung pada keselarasan pandangan antara kedua lembaga tersebut.

​”Monitoring ini menjadi momentum untuk melihat capaian sekaligus membedah solusi atas hambatan yang muncul di lapangan. Kolaborasi ini adalah kunci utama agar pembangunan berjalan tepat sasaran,” pungkasnya.

​Melalui langkah ini, Bappeda Makassar optimis pembangunan daerah akan semakin inklusif dan menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat secara merata. (*)