MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga periode 31 Mei 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan progresif.

Di tengah dinamika dan tantangan perekonomian global, fiskal nasional tetap hadir sebagai instrumen krusial dalam menjaga stabilitas dan memacu optimisme pertumbuhan ekonomi di Bumi Anging Mammiri.

​Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan hingga akhir Mei 2026 telah menembus angka Rp20,73 triliun. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 8,32 persen jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2025 lalu.

​Hal tersebut dipaparkan dalam konferensi pers kinerja APBN regional yang diselenggarakan secara hibrida dari Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar pada Jumat, 19 Juni 2026.

​Secara rinci, performa Belanja Negara di Sulsel ditopang oleh dua komponen utama, yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD). Realisasi BPP di Sulawesi Selatan tercatat mencapai Rp8,66 triliun atau sekitar 35,11 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp24,65 triliun.

Alokasi ini disalurkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

​Selain itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp2,42 triliun (26,00% dari pagu Rp9,31 triliun) guna menyokong operasional 754 satuan kerja di bawah 50 kementerian/lembaga. Untuk belanja modal, anggaran sebesar Rp1,12 triliun (29,75% dari pagu Rp3,77 triliun) sukses diserap untuk program penataan infrastruktur seperti preservasi jalan dan jembatan rute Watampone-Pompanua-Tarumpakae, batas Kota Makassar-Maros, Kabupaten Pangkep, batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.

Sementara itu, jaring pengaman sosial melalui belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp10,87 miliar (43,47% dari pagu Rp25,00 brittle).

​Di sisi lain, komponen Belanja Transfer ke Daerah (TKD) memperlihatkan distribusi yang merata antar kabupaten/kota dengan realisasi mencapai Rp12,07 triliun atau 45,10 persen dari pagu Rp26,77 triliun.

Komponen ini terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp128,24 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp8,72 triliun untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan gaji PPPK, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp4,54 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp2,81 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp413,22 miliar yang dialokasikan bagi program ketahanan pangan, penanganan stunting, hingga program Kampung Iklim (PROKLIM).

​Dari sektor pendapatan, total pendapatan negara di Sulawesi Selatan berhasil dikumpulkan sebesar Rp6,03 triliun atau memenuhi 32,77 persen dari target APBN. Sektor perpajakan menjadi kontributor utama dengan realisasi Pajak mencapai Rp4,23 triliun (29,43% dari target Rp14,37 triliun) yang didominasi oleh PPh sebesar Rp2,09 triliun dan PPN/PPnBM senilai Rp2,22 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menorehkan realisasi sebesar Rp1,69 triliun atau mencapai 46,18 persen dari target.

​Menanggapi hasil capaian di bidang kepabeanan dan cukai yang mencatatkan realisasi sebesar Rp111,27 miliar atau 29,80 persen dari target Rp373,43 miliar, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Cahya Nugraha, memberikan tanggapan strategisnya.

​”Capaian penerimaan kepabeanan dan cukai di wilayah Sulsel hingga Mei 2026 ini merefleksikan aktivitas logistik perdagangan internasional dan konsumsi barang kena cukai regional yang relatif terjaga stabil. Dari total realisasi tersebut, kontribusi terbesar berasal dari Bea Masuk senilai Rp68,05 miliar, diikuti Cukai sebesar Rp26,22 miiliar, dan Bea Keluar sebesar Rp17,00 miliar,” ujar Cahya Nugraha.

​Cahya menambahkan bahwa pihak DJBC akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan fiskal serta memberikan asistensi intensif kepada para pelaku usaha guna mendorong volume ekspor komoditas unggulan Sulawesi Selatan ke pasar global.

“Kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi inter-kementerian dalam mengamankan target penerimaan negara sekaligus mendorong kemudahan berusaha demi mempercepat pemulihan ekonomi daerah,” tuturnya.

​Selain pos pendapatan dan belanja reguler, APBN 2026 di Sulawesi Selatan juga memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat jelata. Tercatat, program prioritas Makan Bergizi Gratis telah disalurkan kepada 1.921.151 penerima manfaat melalui 863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.

​Dukungan finansial juga mengalir deras ke sektor riil via penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp7,78 triliun untuk 110.400 debitur serta fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp689,80 miliar guna membantu penyediaan aset hunian bagi 5.292 unit rumah. Sektor ketahanan pangan lokal turut mencatatkan prestasi gemilang dengan keberhasilan memproduksi padi sebanyak 5.399.174 ton di atas lahan seluas 1.038.231 hektar.

​Dengan fondasi akuntabilitas fiskal yang kuat dan penyaluran anggaran yang terjaga tepat sasaran, APBN regional terbukti terus bekerja efektif dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Sulsel. (*)