MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Dukungan mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar se-Sulawesi Selatan kepada Munafri Arifuddin atau Appi, untuk memimpin DPD I Partai Golkar Sulsel tetap kokoh menjelang Musyawarah Daerah (Musda).

Terbitnya surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bagi Ilham Arief Sirajuddin (IAS) disebut tidak mengubah peta dukungan yang telah dibangun oleh 21 DPD II.

Surat diskresi tersebut diberikan sebagai bentuk pengecualian administratif karena IAS belum memenuhi persyaratan masa keanggotaan minimal lima tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan organisasi.

Kebijakan itu dinilai merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai Golkar untuk menjaga iklim demokrasi internal partai.

Ketua DPD II Partai Golkar Takalar, Zulkarnain Arief, mengatakan pemberian diskresi merupakan hal yang lumrah dalam mekanisme organisasi.

Menurutnya, keputusan tersebut tidak memengaruhi komitmen mayoritas DPD II yang sebelumnya telah menyatakan dukungan kepada Munafri Arifuddin.

Ia menegaskan bahwa, seluruh proses Musda Partai Golkar tetap akan berjalan sesuai aturan organisasi, khususnya mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 02 Tahun 2025.

Para Ketua DPD II Partai Golkar, juga menyatakan siap mengikuti kontestasi Musda secara terbuka, demokratis, dan menjunjung tinggi aturan partai tanpa merasa terpengaruh oleh dinamika politik yang berkembang.

Ketua DPD II Partai Golkar Tana Toraja, Victor Datuan Batara, memastikan dukungan terhadap Appi tetap solid.

“Kami bersama teman-teman Ketua DPD Golkar lainnya tetap solid untuk Pak Appi,” tegas Victor Datuan Batara, Jumat (26/6/2026).

Pernyataan serupa disampaikan Ketua DPD II Partai Golkar Gowa, Ambas Syam. Ia menilai surat diskresi bagi IAS tidak akan memengaruhi keputusan politik mayoritas DPD II.

“Dukungan kami sudah bulat buat Pak Appi memimpin DPD I Partai Golkar Sulsel,” ujar Ambas Syam.

Dengan dukungan mayoritas DPD II yang telah diklaim mencapai 21 daerah, peta persaingan menuju Musda DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan diperkirakan tetap berlangsung kompetitif.

Mekanisme pemilihan nantinya akan ditentukan melalui proses demokratis sesuai ketentuan organisasi Partai Golkar. (*)