MENITNEWS.COM, ​JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI), tengah merancang formula operasional komprehensif guna mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rancangan ini mencakup teknis rantai pasok, pelatihan, sertifikasi, hingga pengoperasian aplikasi monitoring MBG C2 Centre.

​Nantinya, DPP APPMBGI akan mengeluarkan surat edaran resmi sebagai pedoman kerja bagi pengurus di tingkat wilayah.

Langkah ini diambil untuk memetakan wilayah-wilayah kritis yang membutuhkan penanganan mendesak sesuai dengan skala prioritas kebutuhan di lapangan.

​Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras—yang akrab disapa Bro Rivai—menginstruksikan seluruh pengurus di tingkat DPD I (Provinsi) dan DPD II (Kabupaten/Kota) untuk segera melakukan pendataan awal.

Fokus utama diarahkan pada identifikasi wilayah binaan yang dapat dikendalikan dan masuk dalam komunitas anggota resmi APPMBGI.

​”Kita bekerja pada koridor yang sesuai dengan panduan dan pola kerja organisasi. Hindari masuk ke wilayah sensitif yang bukan otoritas APPMBGI,” tutur Bro Rivai.

“Fokus kita di APPMBGI adalah koordinasi, mengawal keberlanjutan program, serta memberi advokasi bagi anggota terdaftar,” tegas Bro Rivai dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

​Selain aspek teknis, Bro Rivai menekankan pentingnya penguatan struktur internal APPMBGI. Ia meminta DPD I dan II segera melengkapi perangkat organisasi, mulai dari kantor sekretariat, identitas legalitas.

Hingga administrasi persuratan, guna mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, hingga Satgas MBG di wilayah masing-masing.

​Terkait kerja sama dengan Bulog, Bro Rivai menjelaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) saat ini masih dalam tahap pembahasan mekanisme implementasi.

“Mohon bersabar menunggu langkah konkretnya. Segala aktivitas strategis harus tetap terpantau oleh DPP untuk menghindari langkah-langkah yang berlebihan di lapangan,” tambahnya.

​APPMBGI berkomitmen untuk menjadi jembatan dalam mengisi kekosongan rantai pasok di berbagai daerah.

Bro Rivai mengingatkan bahwa pengakuan terhadap kinerja DPD hanya akan didapat jika para pengurus mampu menjaga integritas dan kualitas layanan bagi penerima manfaat.

​”Semua aksi yang kita lakukan harus terukur. Hindari konten yang memicu perdebatan, namun tetaplah kritis dan konstruktif dalam memperbaiki tata kelola MBG. Saya selaku Ketua Umum sangat terbuka untuk masukan, usulan, maupun laporan melalui kanal komunikasi yang ada demi kemajuan bersama,” pungkasnya.

​Dengan persiapan matang ini, APPMBGI diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan distribusi pangan bergizi tepat sasaran dan mendukung penguatan ketahanan pangan nasional. (*)