MENITNEWS.COM, ​JAKARTA — Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menegaskan bahwa, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi pada ketatnya tata kelola dan implementasi ekonomi sirkular.

​Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Penasehat APPMBGI, Glenny Kairupan, dalam pertemuan strategis bersama Ketua Umum APPMBGI, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Glenny menekankan bahwa program ini merupakan arsitektur strategis, untuk membangun kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.

​Glenny memperingatkan bahwa sebagai program yang menyasar generasi masa depan, MBG menuntut tingkat presisi yang sangat tinggi.

Ia menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang mampu mendeteksi risiko sejak dini.

​”Tata kelolanya harus dibangun dengan presisi tinggi dan disiplin yang sangat kuat. Kegagalan dalam aspek pengawasan atau rantai distribusi bisa berdampak fatal, mulai dari risiko keamanan pangan hingga hilangnya kepercayaan publik,” ujar Glenny, di hadapan jajaran pengurus DPP APPMBGI.

​Untuk memitigasi risiko tersebut, APPMBGI mendorong penerapan standar nasional yang ketat, manajemen rantai pasok modern, serta penggunaan sistem audit berbasis teknologi digital.

​Selain aspek nutrisi, program MBG dirancang untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui ekosistem ekonomi sirkular.

Glenny menegaskan bahwa pasokan bahan pangan tidak boleh didominasi oleh perusahaan besar secara terpusat.

​”Petani, nelayan, peternak, koperasi, hingga UMKM pangan lokal harus menjadi bagian integral dari ekosistem ini. Ini akan menciptakan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat daerah,” jelasnya.

​Pendekatan ini juga dinilai sejalan dengan agenda green economy. Dengan melibatkan produsen lokal, jejak karbon akibat distribusi pangan dapat ditekan secara signifikan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat wilayah.

​Dalam pertemuan tersebut, APPMBGI juga merujuk pada kesuksesan program serupa di kancah internasional sebagai rujukan:

​Jepang & Finlandia: Keunggulan pada integrasi pendidikan pangan dan standar higienitas yang sangat disiplin.

​Brasil: Mewajibkan pengadaan pangan dari petani kecil untuk memperkuat ekonomi pedesaan.

​India: Menggunakan makan sekolah sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan partisipasi pendidikan.

​Menyadari tantangan operasional dalam mendistribusikan jutaan porsi setiap hari, APPMBGI mendorong penguatan collaborative governance.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dianggap krusial untuk meminimalisir risiko moral hazard (penyimpangan).

​”Keberhasilan MBG akan ditentukan oleh kemampuan kita membangun sistem yang transparan dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan presisi, ini akan menjadi fondasi pembangunan manusia paling penting dalam dua dekade ke depan,” pungkas Glenny. (*)