MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Sebelas hari atau H-11 menjelang pelaksanaan Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan (PWI Sulsel), pihak panitia pelaksana mengakui belum menetapkan lokasi pasti untuk agenda lima tahunan tersebut.

Selain persoalan venue, persiapan menjelang pemilihan pengurus baru periode 2026–2031 ini juga, menuai sorotan tajam dari sejumlah anggota terkait validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).

​Ketua Panitia Pelaksana Konferprov PWI Sulsel, Faisal Palapa, membenarkan bahwa penentuan tempat pelaksanaan masih dalam tahap penyesuaian.

Faktor keterbatasan anggaran, menjadi alasan utama belum diputuskannya lokasi acara hingga saat ini.

​”Kami masih harus menyesuaikan dengan kondisi dana yang tersedia saat ini. Namun untuk waktu eksekusinya, kami pastikan tetap sesuai jadwal pada 2 Juni 2026,” ujar Faisal, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (22/5/2026).

​Meski panitia memastikan jadwal pencoblosan tidak bergeser, keputusan untuk belum mengumumkan lokasi acara memicu kekhawatiran dari sejumlah jurnalis senior di Kota Makassar.

Menurut mereka, kepastian tempat merupakan elemen krusial dalam mengukur kesiapan, dan transparansi sebuah forum tertinggi organisasi di Tingkat Provinsi.

​Selain masalah fasilitas dan tempat, dinamika menjelang Konferprov PWI Sulsel, juga diwarnai keluhan terkait penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sejumlah pengurus di Tingkat Kabupaten, menilai data pemilih yang ada saat ini masih bermasalah dan berpotensi mengurangi legitimasi hasil pemilihan pada Konferprov PWI Sulsel.

​Beberapa anggota yang dinilai memiliki hak suara sah dilaporkan belum terakomodasi dengan baik. Sementara status kepesertaan beberapa nama lainnya dipertanyakan.

​”DPT itu jantungnya pemilu organisasi, penentu legitimasi ketua terpilih. Jika fondasinya dinilai kurang akurat sejak awal, marwah hasil Konferprov ini bisa ikut terdampak,” kata salah seorang pengurus PWI Tingkat Kabupaten di Sulsel, yang enggan disebutkan namanya.

​Merespons perkembangan tersebut, gelombang desakan dari pengurus di berbagai daerah mulai muncul.

Mereka meminta panitia pelaksana bersikap lebih terbuka mengenai seluruh tahapan persiapan.

Mulai dari draf tata tertib sidang, pengelolaan anggaran, hingga perbaikan validasi data para pemilih.

​Sebagian anggota bahkan berharap PWI Pusat, dapat melakukan supervisi langsung terhadap jalannya tahapan Konferprov PWI Sulsel.

Harapannya agar seluruh proses Konferprov PWI Sulsel, tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan aturan dasar organisasi. (*)