MENITNEWS.COM, MAKASSAR —  Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, menunjukkan komitmen serius dan langkah maju dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Hal ini ditandai dengan pertemuan penting antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan, yang didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, dan jajaran.

​Pertemuan strategis yang berlangsung di Balai Kota pada Senin, 3 November 2025 ini, yang fokus membahas penguatan kerja sama melalui skema inovatif kontrak sosial (social contracting) berbasis swakelola yang melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

​Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi oleh Kadis Sosial, Andi Bukti Djufrie, dan Kabid Rehabilitasi Sosial, Muh. Zuhur, menyambut baik inisiatif dari PKBI Sulsel.

Strategi ini menjadi kunci untuk menghadirkan kerja sama yang formal dan berkelanjutan antara pemerintah kota dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS di Makassar.

​”Langkah ini adalah upaya kita untuk memperkuat pondasi penanggulangan HIV/AIDS di Makassar, memastikan program-program dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Dengan mengimplementasikan skema kontrak sosial berbasis swakelola, kita membuka ruang lebih besar bagi OMS seperti PKBI Sulsel untuk berperan aktif dan bertanggung jawab,” ujar Wali Kota Munafri.

​Kolaborasi ini sangat krusial, mengingat tantangan penanggulangan HIV/AIDS yang semakin kompleks dan adanya kebutuhan untuk memastikan ketersediaan sumber daya serta akses layanan bagi populasi kunci dan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).

​Dinas Sosial Kota Makassar, selaku leading sector dalam upaya rehabilitasi sosial dan koordinasi dengan lembaga sosial, menegaskan dukungannya. Kadis Sosial, Andi Bukti Djufrie, menekankan bahwa peran OMS sangat vital, terutama dalam hal jangkauan layanan, edukasi, dan pendampingan psikososial di tingkat masyarakat.

​Dengan kolaborasi ini, Pemkot Makassar optimis dapat menekan angka kasus baru dan mengurangi stigma serta diskriminasi terhadap ODHA, menuju Makassar yang lebih sehat dan inklusif. (*)