MENITNEWS.COM, BOMBANA – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kolaka melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Bombana guna memperkuat sinergi antarlembaga. Pertemuan ini bertujuan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mengoptimalkan penerimaan negara dan daerah.

Rombongan yang dipimpin oleh Kepala KPP Pratama Kolaka, Helmy Afrul, disambut langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala KP2KP Rumbia, Ornas Radityandaru, Kepala Seksi Pengawasan I, Andi Roslina, serta Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun.

Kolaborasi Pengawasan dan Data

Dalam audiensi yang berlangsung konstruktif tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis. Fokus utama pembicaraan adalah penguatan kerja sama pengawasan terhadap kewajiban pajak pusat maupun daerah.

Kepala KPP Pratama Kolaka, Helmy Afrul, menekankan bahwa sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Daerah adalah kunci meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Melalui kerja sama yang terstruktur, kami optimistis dapat mendorong penerimaan negara yang lebih optimal. Penguatan fungsi pengawasan ini dapat diresmikan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP dan Pemda,” jelas Helmy.

Helmy juga memaparkan empat fungsi utama DJP, yakni pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Di wilayah Bombana sendiri, fungsi ini dijalankan dengan dukungan KP2KP Rumbia yang fokus pada pelayanan dan edukasi masyarakat.

Pajak untuk Pembangunan Daerah

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menyatakan bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan yang manfaatnya akan kembali lagi ke masyarakat.

“Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar kontribusi yang kembali ke daerah dalam bentuk dana pembangunan,” ujar Burhanuddin. Ia juga menambahkan pentingnya integrasi data sebagai fondasi utama pengawasan yang akurat dan berkelanjutan.

Komitmen Layanan Transparan

Sebagai penutup rangkaian kunjungan, KPP Pratama Kolaka menyerahkan Taxpayer’s Charter (Piagam Wajib Pajak) kepada Bupati Bombana. Penyerahan piagam ini menjadi simbol komitmen DJP dalam memberikan layanan yang:

• Transparan dan Adil

• Profesional

• Akuntabel

Sinergi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan realisasi target pajak, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah yang lebih baik. (*)