MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar agenda strategis berupa Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Kegiatan ini dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, Jalan A.P. Pettarani Nomor 122, Kota Makassar, pada Kamis (4/6/2026).

​Pertemuan ini merupakan tindak lanjut nyata atas Nota Dinas dari Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN Nomor: 813/OT.05/B2/2026 tertanggal 19 Mei 2026, mengenai Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Forum ini dirancang untuk menjaring umpan balik langsung dari elemen masyarakat serta mitra kerja institusi.

​Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Fatmawati, S.T., M.Eng, saat membuka kegiatan menjelaskan bahwa, kegiatan ini memiliki posisi krusial untuk memastikan seluruh unit kerja mampu memenuhi standar baku pelayanan prima secara transparan dan akuntabel sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

​Keterlibatan aktif dari mitra kerja dan elemen masyarakat selaku pengguna layanan, kata dia, adalah instrumen penting bagi pihaknya untuk mengidentifikasi kebutuhan, harapan, serta area perbaikan yang konstruktif.

“Evaluasi eksternal objektif seperti inilah yang akan menjadi motor penggerak peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) BKKBN Sulsel ke depan,” ungkap Dr. Fatmawati, secara tegas saat membuka acara tersebut.

​Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulsel menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ismu Iskandar, S.T., M.M, sebagai narasumber utama untuk memaparkan materi standardisasi pelayanan publik, sekaligus meninjau aspek kepatuhan institusi guna meminimalisasi potensi maladministrasi.

​Pada kegiatan ini, Ismu Iskandar memberikan apresiasi atas langkah transparan yang ditempuh oleh Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, dalam membuka ruang dialog dua arah dengan publik.

​Forum konsultasi publik semacam ini, kata Ismu, sangat vital guna menyelaraskan persepsi dan ekspektasi antara masyarakat sebagai pengguna hak layanan dengan aparatur negara selaku penyedia layanan.

“Ombudsman berkomitmen penuh mengawal agar setiap instansi mampu mewujudkan pelayanan yang bersih, berkepastian hukum, serta berintegritas tinggi,” pungkas Dr. Ismu saat sesi pemaparan materi.

​Kegiatan dinamis yang dibiayai melalui DIPA Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulsel Tahun 2026 ini, berjalan penuh interaktif dan tertib, mulai pukul 08.10 WITA hingga penutupan pada 12.00 WITA.

Berdasarkan data registrasi resmi, forum ini dihadiri oleh total 35 peserta yang merepresentasikan berbagai klaster pemangku kepentingan.

Para peserta tersebut berasal dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, IBI Provinsi Sulawesi Selatan, Lurah Kecamatan Rappocini, Tim Penggerak PKK Kelurahan Rappocini, Koalisi Kependudukan, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas), Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM), Media Menitnews.com, Anggota Sekolah Lansia, Forum Genre Sulawesi Selatan, dan Internal Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.

Melalui pelaksanaan FKP dan SKM ini, Kemendukbangga/BKKBN Sulsel menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola yang profesional, bersih dari korupsi dan gratifikasi, bebas konflik kepentingan, serta konsisten menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016. (*)