MENITNEWS.COM, JAKARTA — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka bersama para kepala daerah se-Sulbar melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperjuangkan penguatan sistem kesehatan daerah melalui sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam percepatan pembangunan rumah sakit rujukan, pemerataan tenaga kesehatan, serta peningkatan layanan kesehatan primer.

Audiensi dihadiri Bupati Polewali Mandar, Bupati Mamuju, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Majene, Bupati Mamasa, Wakil Bupati Pasangkayu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulbar, para kepala dinas kesehatan kabupaten se-Sulbar, serta Direktur RSUD Kabupaten Mamuju.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga agenda utama yang dibahas, yakni percepatan pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Sulawesi Barat, pemerataan sumber daya manusia kesehatan, serta rehabilitasi dan relokasi puskesmas sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer berbasis klaster.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan bahwa kondisi geografis dan keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan besar dalam pemerataan akses layanan kesehatan di Sulawesi Barat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, Sulbar membutuhkan penguatan layanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, pemenuhan dokter spesialis, penguatan rumah sakit daerah, hingga pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sebagai pusat rujukan regional.

“Sulawesi Barat memiliki keterbatasan fiskal dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan kesehatan secara optimal. Kehadiran rumah sakit vertikal akan menjadi solusi strategis untuk memperkuat sistem rujukan sekaligus mengurangi ketergantungan pasien yang selama ini harus dirujuk ke luar daerah,” ujar Suhardi Duka.

Ia juga menegaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan masih menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan di daerah.
Pada kesempatan itu, masing-masing kepala daerah menyampaikan kebutuhan prioritas di wilayahnya.

Bupati Mamasa mengusulkan peningkatan 18 puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dan pengadaan ambulans untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan.

Sementara Bupati Polewali Mandar mengusulkan peningkatan kelas RSUD Wonomulyo, rehabilitasi puskesmas pembantu, peningkatan sejumlah puskesmas menjadi rumah sakit pratama, penguatan layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU), serta program beasiswa dokter spesialis.

Bupati Mamuju mengajukan rehabilitasi fasilitas pelayanan di RSUD Mamuju, rehabilitasi puskesmas, penambahan ambulans, peningkatan jumlah dokter spesialis, serta penugasan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat.

Adapun Bupati Mamuju Tengah menyoroti kebutuhan peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap, pembangunan puskesmas pembantu, pengadaan ambulans, pembangunan instalasi pengolahan limbah, hingga penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).

Sementara itu, Wakil Bupati Pasangkayu mengusulkan rehabilitasi puskesmas pembantu, peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, serta rehabilitasi gedung pelayanan RSUD Pasangkayu.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat.

Kemenkes, lanjutnya, akan melakukan evaluasi terhadap seluruh usulan yang disampaikan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan, tenaga kesehatan, maupun kebutuhan ambulans.

Dalam paparannya, Kementerian Kesehatan mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan penguatan layanan kesehatan daerah melalui penyaluran 136 unit alat kesehatan senilai Rp355 miliar.

Bantuan tersebut disalurkan melalui program Strengthening of Indonesia Healthcare Referral Network (SIHREN), Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI), dan Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening (InPULS).

Program itu difokuskan untuk mendukung pelayanan KJSU dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional.

Kementerian Kesehatan juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola rumah sakit serta pelaporan melalui aplikasi ASPAK sebagai dasar pengajuan bantuan pemerintah pusat.

Kabar baik lainnya, alat kesehatan untuk Labkesmas Tingkat II di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, dan Mamasa direncanakan mulai disalurkan pada akhir tahun 2026 hingga awal 2027.

Terkait usulan pembangunan rumah sakit rujukan, Wakil Menteri Kesehatan menyatakan pemerintah pusat membuka peluang pembangunan Rumah Sakit Rujukan Tipe B di Sulawesi Barat dengan syarat kesiapan legalitas lahan dan dukungan administrasi dari pemerintah daerah.

Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Kesehatan dalam pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden RI yang mulai dibangun tahun ini.

Suhardi Duka menilai pembangunan rumah sakit tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan rujukan di Sulawesi Barat.

“Pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Mamuju Tengah dan Mamasa merupakan bukti nyata perhatian pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Barat,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menambahkan bahwa audiensi tersebut menjadi sinyal kuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi layanan kesehatan di Sulawesi Barat.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat akan mempercepat pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas sekaligus menekan angka rujukan pasien ke luar daerah. (*)