MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menyiapkan terobosan baru dalam penataan sistem perparkiran, melalui pembangunan gedung parkir modern berbasis digital di sejumlah kawasan strategis.

Program tersebut disiapkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi parkir liar, praktik pungutan liar (pungli), hingga kemacetan akibat kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai area parkir.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta Perumda Parkir Makassar Raya segera menyiapkan kawasan percontohan (pilot project) penataan parkir yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Perumda Parkir Makassar Raya di Balai Kota Makassar, Senin (15/6/2026).

“Berbagai laporan yang masuk soal parkir liar sangat banyak. Kita ingin menghadirkan solusi dengan menyiapkan satu lokasi sebagai percontohan penataan parkir melalui konsep building parking,” ujar Munafri.

Menurutnya, kawasan pusat aktivitas masyarakat seperti Boulevard Makassar dan Pengayoman menjadi lokasi potensial untuk penerapan gedung parkir bertingkat yang didukung sistem digitalisasi parkir.

Munafri yang akrab disapa Appi menilai persoalan parkir di Kota Makassar tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan konvensional.

Dibutuhkan sistem yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan dan menekan praktik parkir liar yang selama ini menjadi sorotan publik.

Ia menegaskan, reformasi sektor perparkiran merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kota yang lebih tertib, nyaman, modern, dan ramah bagi pengguna jalan.

“Kita mau solusi untuk penataan parkir. Lokasi percontohan bisa di kawasan pusat keramaian seperti Boulevard atau Pengayoman dengan konsep gedung parkir dan digitalisasi parkir,” katanya.

Selain kawasan Boulevard dan Pengayoman, Pemkot Makassar juga mulai mengkaji sejumlah lahan kosong strategis yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas parkir terintegrasi.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah ruas Jalan Metro Tanjung Bunga, khususnya di sekitar Trans Studio Mall Makassar dan Phinisi Point yang kerapkali jadi titik parkir.

Selama ini, kawasan tersebut kerap dikeluhkan pengguna jalan, akibat tingginya volume kendaraan, penggunaan bahu jalan sebagai area parkir, aktivitas keluar masuk kendaraan, hingga keberadaan juru parkir liar yang menyebabkan penyempitan ruas jalan.

Munafri meminta Perumda Parkir menjajaki peluang kerja sama maupun penyewaan lahan sebagai langkah awal menghadirkan gedung parkir percontohan di kawasan tersebut.

“Kita perlu mencari solusi yang realistis. Kalau ada lahan kosong yang memungkinkan dimanfaatkan melalui kerja sama atau sewa, itu bisa menjadi langkah awal menghadirkan percontohan building parking,” jelasnya.

Tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, Munafri juga mendorong transformasi pelayanan perparkiran melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai dan pengawasan berbasis teknologi.

Menurutnya, digitalisasi parkir akan meningkatkan transparansi pengelolaan, meminimalkan kebocoran pendapatan daerah, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi parkir.

Ia juga meminta Perumda Parkir Makassar Raya lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat terkait kondisi perparkiran saat ini serta berbagai langkah pembenahan yang sedang dilakukan.

“Saya berharap Perumda Parkir menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan parkir di Kota Makassar. Banyak aduan masyarakat yang masuk dan ini membutuhkan solusi konkret serta alternatif penyelesaian yang bisa kita kerjakan bersama,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pelayanan juru parkir di lapangan.

Ia meminta seluruh jukir yang berada di bawah pembinaan Perumda Parkir mengedepankan pelayanan yang humanis dan persuasif kepada masyarakat.

Menurutnya, masih ditemukan praktik penarikan tarif parkir yang tidak semestinya, termasuk pada lokasi yang telah memasang informasi parkir gratis namun tetap terdapat oknum yang meminta bayaran kepada pengunjung.

“Yang paling penting adalah bagaimana jukir-jukir ini bisa lebih humanis kepada masyarakat. Jangan sampai di tempat yang sudah jelas bertuliskan parkir gratis, masih ada orang yang muncul meminta uang parkir. Ini yang menjadi persoalan dan harus segera dibenahi,” pungkas Munafri.

Pemerintah Kota Makassar berharap, pembangunan gedung parkir modern dan penerapan sistem digitalisasi dapat menjadi model baru pengelolaan perparkiran yang mampu direplikasi di berbagai kawasan kota guna menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, nyaman, dan bebas dari praktik parkir liar. (*)