MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri pertemuan strategis bersama Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Pertemuan ini fokus membahas sinkronisasi data kemiskinan, dan inovasi program sosial nasional, termasuk di Kota Makassar.

​Dalam silaturahmi yang turut dihadiri Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman tersebut, Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri.

Agenda utama pembahasan mencakup penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta peluncuran program Sekolah Rakyat.

​Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri, menegaskan bahwa validitas data merupakan kunci utama efektivitas bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, Pemkot Makassar tengah bersiap melakukan transformasi digital dalam pengelolaan data kemiskinan.

​”DTSEN sangat krusial agar kita memiliki basis data yang akurat dan mutakhir. Saat ini, Makassar sedang menyiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial,” ujar Andi Bukti selepas pertemuan.

​Untuk mendukung langkah tersebut, Dinsos Makassar segera memperkuat tim lapangan melalui bimbingan teknis (bimtek) bagi agen pendata.

Targetnya, setelah pembekalan rampung, verifikasi faktual di lapangan akan langsung dilakukan guna memastikan bantuan tepat sasaran.

​Inovasi Sekolah Rakyat dan Mekanisme Sanggah

​Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memaparkan bahwa Kementerian Sosial, kini mengadopsi sistem pengelolaan data terpusat yang terintegrasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko salah sasaran dalam penyaluran bantuan.

​”Kami ingin memastikan tidak ada lagi tumpang tindih. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam percepatan pemutakhiran data ini,” tegas Gus Ipul.

​Selain DTSEN, Gus Ipul juga memperkenalkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya edukasi berkelanjutan bagi kelompok masyarakat rentan.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk aktif menggunakan mekanisme “usul sanggah”.

​”Sistem kami terbuka. Masyarakat yang merasa berhak namun belum terdata, atau melihat ada ketidaksesuaian, dapat melapor melalui mekanisme usul sanggah yang telah disediakan,” pungkasnya.

​Pertemuan ini diharapkan oleh Munafri Arifuddin, mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dalam memangkas angka kemiskinan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, melalui transparansi data dan program pemberdayaan yang lebih terukur. (*)