MENITNEWS.COM, SELAYAR – Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Benteng terus bergerak lincah dalam mengamankan penerimaan negara. Langkah terbaru ditunjukkan melalui kunjungan koordinasi strategis oleh Kepala KP2KP Benteng, Dian Ardipratama, kepada Wakil Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhtar, di ruang kerjanya, Rabu (22/4).

Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan upaya formal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membangun ekosistem perpajakan yang lebih kondusif di wilayah kepulauan. Fokus utamanya adalah harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepala KP2KP Benteng, Dian Ardipratama, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan otoritas daerah merupakan pilar utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, pelayanan pajak saat ini dituntut untuk lebih inklusif dan adaptif.

“Kami mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk bersama-sama mengamankan penerimaan negara. Sinergi ini adalah kunci agar edukasi dan pendampingan wajib pajak di lapangan dapat berjalan lebih efektif,” ujar Dian.

Dian menambahkan, pihaknya berkomitmen memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat Selayar, sehingga kewajiban perpajakan tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan kontribusi nyata bagi daerah.

Komitmen Pemkab Selayar

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhtar, memberikan apresiasi tinggi terhadap proaktifnya DJP di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menjadi mitra strategis dalam setiap program perpajakan.

“Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kami. Pemkab Selayar berkomitmen penuh mendukung program KP2KP Benteng, mulai dari pertukaran data hingga sosialisasi bersama,” tegas Muhtar.

Ia berharap melalui koordinasi yang semakin solid ini, optimalisasi pajak dapat berdampak langsung pada pembiayaan berbagai proyek pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk lebih intensif dalam melakukan pertukaran informasi dan pengawasan bersama, demi mewujudkan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. (*)