MENITNEWS.COM, ​MAROS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, mempercepat pembenahan infrastruktur di kawasan Geopark Maros-Pangkep.

Langkah strategis ini diambil dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guna memastikan status UNESCO Global Geopark (UGG) tetap terjaga pada proses revalidasi Juli 2026 mendatang.

​Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga predikat internasional tersebut. Ia tidak ingin status bergengsi ini lepas seperti yang pernah dialami Geopark Kaldera Toba.

​”Kami akan berusaha maksimal agar status Global Geopark Maros-Pangkep ini tidak terdegradasi. Fokus kami adalah memastikan semua titik penilaian dalam kondisi prima,” ujar Muetazim usai rapat koordinasi di Kantor Bupati Maros, Selasa (5/5/2026).

​Pemkab Maros saat ini memprioritaskan perbaikan akses di kawasan Berua, Rammang-Rammang, Kecamatan Bontoa. Jalur tersebut merupakan rute utama yang akan dilintasi oleh tim asesor UNESCO.

​Estimasi biaya perbaikan jalan di titik Berua diprediksi mencapai Rp100 juta hingga Rp150 juta. Mengingat keterbatasan APBD, pemerintah berencana mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan negara.

​”Anggarannya kita rencanakan patungan menggunakan dana CSR dari pihak BUMN, salah satunya Angkasa Pura,” tambah Muetazim.

​Meskipun fokus pada jalur utama, beberapa fasilitas seperti jembatan gantung di site Pattunuang dipastikan belum bisa diperbaiki dalam waktu dekat karena kendala teknis dan biaya yang besar.

Namun, optimisme tetap tinggi setelah General Manager Geopark Maros-Pangkep, Dedy Irfan, menyatakan bahwa mayoritas rekomendasi UNESCO sejak 2023 telah rampung dikerjakan.

​Dukungan finansial juga mengalir dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pariwisata Sulsel, Andi Mirna, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan dana hibah sebesar Rp500 juta.

​”Kami siapkan hibah untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana yang rusak. Karena adanya efisiensi anggaran daerah, kolaborasi dan urunan dana dari BUMN di wilayah Maros dan Pangkep sangat krusial untuk meringankan beban ini,” jelas Andi Mirna.

​Pihak pengelola Geopark sendiri telah mengajukan total anggaran sekitar Rp1 miliar untuk mendukung seluruh rangkaian penilaian fisik agar status UGG dapat dipertahankan untuk empat tahun ke depan. (*)