MENITNEWS.COM, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan Nasional, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLKI) 2021-2025, melalui peluncuran Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia bertema “PMI Cerdas Finansial, Menuju Indonesia Maju.”
Peluncuran buku ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara OJK, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Bank Indonesia (BI) dalam menghadirkan panduan praktis bagi PMI dan keluarganya untuk memahami cara mengelola keuangan secara bijak, aman, dan berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa Pekerja Migran Indonesia merupakan pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional.
”Kita memilih hari yang sakral ini, Hari Pahlawan 10 November, karena, mbak-mbak semua adalah para pahlawan devisa di negeri kita. Para pekerja migran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan harapan hidup bagi keluarga dan masyarakat, baik di daerah asal maupun di Negara tempat bekerja,” ujar Friderica, Senin (10/11/2025).
Friderica juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari pekerja migran Indonesia yang dapat menjadi penggerak bagi penguatan inklusi dan pembangunan keuangan nasional. Berdasarkan data KP2MI dan Bank Indonesia, pada tahun 2024 nilai remitansi yang dikirimkan ke Indonesia mencapai $13.25 triliun rupiah selama sepuluh bulan terakhir.
Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang berasal dari lebih dari 3,9 juta pekerja migran Indonesia. Rata-rata setiap pekerja mengirimkan sekitar Rp64 juta per tahun atau Rp5,3 juta per bulan kepada keluarga di rumah air.
”Kemudian kalau kita melihat arus remitansi pekerja migran yang mencapai lebih dari 250 triliun rupiah per tahun, membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan nasional luas. Artinya, seluruh pelaku industri, baik perbankan, pegadaian, asuransi, maupun lembaga keuangan mikro, punya tanggung jawab besar ya, untuk meningkatkan literasi dari juga terutama inklusi. Bagaimana mbak-mbak semua yang mau berangkat, harus kita bekali bersama, untuk kemudian bisa melakukan inklusi keuangan yang baik, tau nanti caranya kirim uang ke rumah bagaimana, bagaimana mengolah keuangan dengan baik dan seterusnya,” papar Friderica.
Friderica menegaskan bahwa peluncuran buku saku ini merupakan langkah konkret untuk melindungi PMI dari risiko keuangan sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pendapatan.
”PMI yang cerdas finansial, khususnya di era digital, akan meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarga, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi sektor keuangan,” ujar Friderica.
Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Mukhtarudin menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas lembaga yang diwujudkan dalam peluncuran buku saku ini sebagai langkah nyata peningkatan literasi dan perlindungan bagi PMI.
”Kegiatan hari ini merupakan kolaborasi sinergitas KP2MI dengan seluruh stakeholder, termasuk OJK, BI dan pelaku usaha. Buku saku ini menjadi panduan bagi para pekerja migran agar lebih bijak menggunakan keuangannya,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga menekankan pentingnya kewaspadaan dalam menjaga data pribadi dan menghindari penipuan yang memanfaatkan rekening atau identitas PMI.
”Data diri dan rekening jangan sembarangan dikasihkan. Banyak kasus PMI rekeningnya digunakan terus menipu, bahkan terjerat hukum. Oleh karena itu, kegiatan hari ini penting untuk memberikan pemahaman agar PMI lebih bijak mengelola keuangannya,” tegas Mukhtarudin.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Anton Daryono, serta para narasumber dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan PMI.
Melalui peluncuran buku ini, OJK, KP2MI, dan Bank Indonesia berkomitmen memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada PMI di seluruh daerah kantong pekerja migran, seperti Jawa Barat, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Bali. Program edukasi ini juga akan diintegrasikan dengan kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) agar setiap PMI mendapatkan bekal literasi keuangan sejak dini.
OJK menegaskan bahwa pemberdayaan PMI tidak hanya soal perlindungan, tetapi juga kemandirian finansial untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera. (*)
Comment