MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbukti ampuh menjadi benteng utama perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) di tengah gejolak dan ketidakpastian global.

Hingga 30 April 2026, realisasi Belanja Negara di ranah Sultan Hasanuddin ini, sukses menembus angka Rp16,71 triliun, atau melonjak 10,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

​Akselerasi belanja ini sengaja dipacu untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat infrastruktur daerah, sekaligus menstimulasi aktivitas ekonomi riil.

​Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, menegaskan bahwa di tengah dinamika global yang tidak menentu, APBN dirancang untuk tetap hadir secara optimal demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

​“Di tengah tantangan global, APBN tetap hadir menjaga stabilitas ekonomi, mendukung keberlanjutan pembangunan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat,” ujar Martha dalam konferensi pers kinerja APBN Regional Sulsel di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Kamis (21/5/2026).

​Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Tetap Stabil

​Dari sisi hilir pendapatan, performa penerimaan negara di Sulsel menunjukkan tren yang positif.

Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir April 2026 telah mengantongi Rp3,40 triliun, atau sekitar 23,67 persen dari target tahunan sebesar Rp14,37 triliun.

​Pundi-pundi pendapatan ini disokong kuat oleh Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp1,82 triliun, diikuti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp1,66 triliun.

Sementara itu, sektor kepabeanan dan cukai menyumbang Rp76,11 miliar (20,38 persen dari target), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melesat di angka Rp1,38 triliun berkat kontribusi masif Badan Layanan Umum (BLU).

​Untuk Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel, realisasinya telah menyentuh Rp6,63 triliun (27,33 persen dari pagu Rp24,26 triliun). Anggaran ini mengalir pada beberapa pos strategis:

​Belanja Pegawai (Rp4,20 triliun): Untuk gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, Guru, Dosen, dan PPPK.

​Belanja Modal (Rp613,10 miliar): Untuk preservasi jalan, jembatan, serta proyek strategis seperti pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.

​Di sisi lain, suntikan dana ke pemerintah daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sangat agresif, yakni mencapai Rp10,08 triliun.

Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi sebesar Rp7,27 triliun untuk urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan gaji PPPK.

Adapun Dana Desa telah tersalurkan Rp278,80 milar guna mendanai program stunting, ketahanan pangan, hingga penguatan Koperasi Merah Putih.

​Dampak Nyata: Makan Bergizi Gratis Hingga Kredit Usaha

​Kemenkeu mencatat, APBN memberikan dampak langsung yang masif pada tiga sektor program kerakyatan di Sulawesi Selatan, antara lain:

​Program Makan Bergizi Gratis: Telah menjangkau 1,98 juta penerima manfaat melalui 751 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

​Kredit Usaha Rakyat (KUR): Penyaluran modal usaha menembus Rp6,03 triliun untuk 86.220 debitur, mayoritas bergerak di sektor pertanian dan perdagangan.

​Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP): Sukses membiayai kepemilikan 4.633 unit rumah subsidi dengan nilai total Rp578,80 miliar.

​Melalui rilis data APBN Sulsel kuartal ini, Kementerian Keuangan optimis berbagai intervensi belanja dan program prioritas tersebut mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tetap kokoh dari tekanan eksternal global. (*)