MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Kawasan Jalan Galangan Kapal, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo kini mulai terlihat lapang. Kesadaran tinggi ditunjukkan oleh sejumlah pedagang kaki lima (PKL), yang secara sukarela membongkar lapak usaha mereka pada Selasa (5/5/2026) malam.

​Penertiban mandiri ini dilakukan menyusul teguran persuasif yang dilayangkan oleh Pemerintah Kelurahan Kaluku Bodoa sebelumnya.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Camat Tallo, Andi Husni, S.STP., M.Si, untuk menata ulang wilayah demi terciptanya estetika kota yang bersih dan nyaman.

​Terdapat sedikitnya lima lapak usaha yang selama ini menempati area depan SPBU Galangan Kapal.

Menariknya, lapak-lapak yang terdiri dari pedagang bambu, buah, hingga pakaian tersebut diketahui telah beroperasi di lokasi tersebut selama kurang lebih 10 tahun.

​Camat Tallo melalui jajarannya mengapresiasi sikap kooperatif para pedagang kaki lima (PKL) di Galangan Kapal.

Pembongkaran secara mandiri PKL Galangan Kapal ini, dinilai sebagai bentuk sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam menegakkan aturan ketertiban umum tanpa perlu adanya tindakan represif.

​”Ini adalah langkah nyata dalam menciptakan ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan lingkungan bagi masyarakat luas,” jelas Camat Tallo, Andi Husni, Rabu (6/5/2026).

​Pasca-pembongkaran, area tersebut tidak dibiarkan terbengkalai. Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan Kecamatan Tallo segera dikerahkan untuk mengangkut sisa-sisa material bangunan agar tidak mengganggu arus lalu lintas maupun pejalan kaki.

​Proses evakuasi material ini turut dikawal ketat oleh personel Satpol PP BKO Kecamatan Tallo. Kehadiran petugas memastikan seluruh rangkaian kegiatan pembersihan berjalan kondusif hingga tuntas.

​Dengan adanya penataan ini, Pemerintah Kecamatan Tallo berharap wajah Jalan Galangan Kapal menjadi lebih rapi dan memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jalan.

Langkah penertiban PKL di Galaangan Kapal ini diharapkan menjadi percontohan bagi wilayah lain di Kota Makassar, dalam hal penataan ruang publik yang humanis. (*)